Jokowi Vs Prabowo, Persaingan Bisnis dan Pro-Rakyat


Pertentangan antara kedua kubu politik praktis Indonesia belakangan ini semakin marak saja. Seperti 2014 lalu, kali ini perseteruan kelompok Jokowi Vs Prabowo sepertinya masih akan terus berlanjut. Meskipun beberapa nama lain turut ditampilkan sebagai calon alternative. Tapi sejauh ini, kedua nama ini adalah yang masih dominan.

Keadaan semacam ini bukannya tak membuat rakyat jengah, apalagi di tengah situasi ekonomi yang masih saja morat-marit. Pemerintahan yang dari masa ke masa menjanjikan kesejahteraan buat rakyat, nyatanya tak terbukti. Sial nya masih banyak saja rakyat yang mempercayai janji-janji politik yang di buat oleh para calon penguasa tersebut.

Bukan nya menganjurkan golput, akan tetapi hanya mengingatkan agar kontestasi politik semacam ini jangan terlalu diambil hati. Apalagi sampai berseteru hebat dengan teman dan keluarga sendiri cuma gara-gara berbeda pendapat.

Peperangan Ideologi ?
Ada pula yang mengatakan bahwa sekarang ini sedang terjadi peperangan ideologi antara kaum nasionalis dan agamis. Hal ini sangat tidak benar jika di tinjau dari kenyataan bahwa kaum nasionalis dan agamis selalu bergandengan tangan bahkan ada juga yang sudah melebur menjadi satu. Sehingga benar-benar menghilangkan sekat-sekat pembatas antara golongan nasionalis dan agamis.

Lagipula di era kemajuan seperti sekarang ini, soal semacam itu bukanlah hal penting. Masyarakat malahan lebih suka pemimpin yang demokratis juga berfikiran maju. masa rakyat tidak mau memikirkan soal-soal yang teramat berat. Mereka hanya akan perduli pada keadilan dan kesejahteraan. Meski fikiran-fikiran kuno masih dijadikan pedoman. Tapi semua itu jangan diterima sebagai doktrin. Namun hanya sebatas menambah referensi semata

Lalu apa masalah nya sehingga keadaan semakin panas saja ?
Tentu ini menyangkut bisnis dari para konglomerat yang berebut pengaruh di pemerintahan. Bukan soal yang berat-berat, ini hanya soal bagian. Meskipun ada banyak orang-orang baik yang menjadi pemerintahan maupun oposisi. Tapi selama tanpa ada campur tangan kapitalis (pemilik uang) tentu hal itu (politik) tidak akan jalan. Lain cerita jika perpolitikan di Indonesia di danai oleh negara, dan ada larangan pebisnis masuk politik. Tentu akan menekan kebijakan-kebijakan yang pro-pengusaha. Dan diharapkan akan lahir peraturan-peraturan yang menguntungkan rakyat kelas bawah. Yang selama ini hal itu tidak terjadi.

Akhir kata, bagi sesiapa saja yang menginginkan perubahan silahkan masuk ke politik dengan catatan dapat menahan diri untuk tidak maling dan tetap memperjuangkan keadilan sosial. Jangan sekedar demo di jalanan, tetapi ambilah posisi. Jangan pula bikin gaduh yang tak penting agar tidak mengguncang rakyat yang sudah lama hidup melarat.