Membangun LRT Tak Sesederhana Kritikan Fahri Hamzah


Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan soal tinggi tiang penyangga proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT). Ia menganggap tingginya tiang berbanding lurus dengan adanya potensi penggelembungan dana proyek . Kritikan ini ia maksudkan untuk proyek LRT yang dikerjakan di DKI Jakarta dan Palembang.

"Ada analisis kalau itu tidak diperlukan, di situlah terjadi tambahan biaya," katanya.

Menurut politikus dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, LRT seharusnya dibangun di atas tanah. Alasannya agar biaya yang dikeluarkan dapat ditekan agar tak terlampau mahal. Ia juga mengusulkan agar anggaran LRT diaudit.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, biaya pembangunan LTR di negara-negara lain sekitar US$8 juta per kilometer. Sementara LRT di Palembang yang panjangnya mencapai 24,5 kilometer mencapai US$40 juta per kilometer.

Prabowo tidak menyebut sumber, lembaga, atau tahun publikasi mengenai ucapannya soal "biaya pembangunan LTR di negara lain US$8 juta per kilometer." Ia hanya menyebut kalau informasi ini didapat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies sendiri enggan memberikan tanggapan atas pernyataan ini.

Memang Tak Harus Tinggi
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, wadah organisasi penyelenggara jasa konstruksi Indonesia, dalam artikelnya pada tahun 2016 lalu menyebutkan LRT bisa dibangun dengan ketinggian sembilan sampai 12 meter dari atas permukaan tanah.

Bukan tanpa alasan kenapa dibuat setinggi itu. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa LRT yang dibuat di atas tanah langsung tak bakal maksimal karena bakal terjadi banyak persinggungan dengan jalan—seperti yang terjadi pada KRL Jabodetabek.

"Kalau bersinggungan maka kereta api tidak maksimal karena terjadi kemacetan," katanya.

Sementara itu, Ahli Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Iswandi Imran mengatakan LRT mau tidak mau memang harus dibangun dengan struktur layang alias elevated. Alasannya, Jakarta atau Palembang adalah kota yang "sudah jadi" dengan kondisi jalan yang padat. Konstruksi LRT di tanah justru bisa membuat biaya bengkak atau memperumit proses konstruksi karena harus "membongkar" banyak infrastruktur lain.

"Kalau dibuat di atas tanah tidak mungkin," ucap Iswandi kepada Tirto, Kamis (28/6/2018).

Dalam sejarahnya, ketika dibangun pada 1880-an, LRT memang dibangun menempel di tanah. Tidak ada pemisah antara jalan untuk LRT dengan, misalnya, mobil pribadi. Namun, dalam catatan American Public Transportation Association (PDF), "di kota-kota besar, dimana jalan-jalan utama menjadi padat, kereta di pasang di struktur yang ada di atas jalanan." Kota New York dan Chicago memulai proyek LRT pada awal 1870an.

Ia mencontohkan dengan kasus Stasiun Gambir. Dulu stasiun yang melayani perjalanan antarkota-antarprovinsi menempel pada tanah. "Jalur kereta dinaikkan supaya tidak ada hambatan dan menghindari persimpangan sebidang."

Infografik Pembangunan tiang LRT
Riset dari RMIT University Center for Urban Research menguatkan pernyataan Iswandi. Ditemukan bahwa selain dapat meningkatkan keselamatan dan mengurangi kemacetan karena tak melintasi persimpangan, LRT di antaranya juga dapat: meningkatkan pembangunan ekonomi di sekitar stasiun, menciptakan taman linier dan jalan-jalan sepi yang terhubung untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda, meningkatkan peluang untuk mereorganisasi trayek bus, serta yang tak kalah penting meningkatkan pengalaman penumpang ketika dalam perjalanan.

"Manfaat ini jauh melampaui tujuan utama pemerintah," tulis riset itu.

Meski begitu, sebetulnya tak semua LRT meski melayang di atas tanah. Proyek Shenyang Tram di Kota Shenyang, Cina, yang panjangnya 70an kilometer itu, membelah kota lewat rel yang dipasang menempel di tanah. Begitu pula di banyak negara lain. Meski memang konsekuensinya: LTR menghambat lalu lintas kendaraan lain. Artinya jauh dari tujuan transportasi massal sebagai bagian dari solusi kemacetan kota.

Via tirto.id