Diskusi Marxisme-Leninisme dalam Perspektif Budaya


Oleh: Jamal D. Rahman

Diskusi Marxisme-Leninisme dalam Perspektif Budaya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 9 Juni 2000 berhasil menghadirkan untuk pertama kalinya dua sastrawan yang bertentangan secara ideologis sejak 1960-an yang lalu, yaitu Pramoedya Ananta Toer dan Taufiq Ismail, dari kubu Lekra dan Manifes Kebudayaan. Apa gerangan hasil diskusi itu?

Inilah untuk pertama kalinya Taufiq Ismail dan Pramoedya Ananta Toer tampil bersama dalam satu forum. Dua tokoh sastra yang berseteru secara ideologi sejak dekade 1960-an itu tampil sebagai pembicara dalam diskusi bertajuk Marxisme-Leninisme dalam Perspektif Budaya, di aula Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 9 Juni 2000 lalu.

Ini forum menarik. Sebab, tema diskusi merupakan masalah yang menjadi sumber pertentangan ideologis dua sastrawan tersebut. Apalagi, mereka berdua dipandang mewakili dua kubu ideologi kebudayaan yang berseberangan: pendukung Manifes Kebudayaan di satu pihak dan kaum komunis (Lekra) di lain pihak. Apalagi, sebelumnya terjadi polemik antara Goenawan Mohamad (juga seorang Manifestan) dengan Pram di Tempo. Tak heran kalau aula FS-UI yang berkapasitas 300-an kursi itu dipadati mahasiswa.

Diskusi yang juga menghadirkan pembicara Dr. Imam B. Prasojo dan Martin Aleida ini justru berlangsung di tengah ramai-ramainya kontroversi pencabutan Tap MPR No. XXV/1966 tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tentu saja diskusi ini diduga bakal menjadi arena perdebatan panas tentang ideologi Marxisme-Leninisme. Di luar dugaan, semua itu tidak terjadi. Acara yang dipandu Rocky Gerung itu ternyata justru membuka babak baru ke arah saling memahami perbedaan ideologi masing-masing.

Taufiq memulai ceramahnya dengan mengisahkan pengalamannya mempelajari Marxisme dan komunisme bersama kawan-kawannya dan merasakan praktek riilnya di tahun 1960-an. "Ternyata, ideologi komunisme bertentangan seratus delapan puluh derajat dengan tauhid," simpul Taufiq, seraya menunjukkan angka korban kemanusiaan ideologi tersebut di arena internasional. "Partai komunis di seantero jagat telah membunuh 1 juta manusia setiap tahun, sepanjang jangka 100 tahun belakangan ini," tandas Taufiq lagi. Itulah sebabnya, dia menolak pencabutan Tap MPR No. XXV / 1966.

Menanggapi Taufiq, Pramoedya menyatakan bahwa ideologi harus dibedakan dengan kenyataan sosial empiris. Sebab, katanya, ideologi mengandung nilai-nilai luhur yang seringkali mengalami penyimpangan dalam praktek atau penerapannya. "Semua ideologi, termasuk agama, bisa dinilai negatif bila dilihat dari kenyataan sosialnya yang menyimpang," kata Pram. Tanpa menjelaskan benarkah pembunuhan di negara-negara komunis tak diinginkan oleh komunisme sendiri, dia kemudian menekankan perlunya penegakan demokrasi secara sungguh-sungguh, sehingga tak ada pelarangan terhadap ideologi apa pun.

Meneruskan logika Pram yang terakhir ini, Dr. Imam B. Prasojo mengatakan, "Kalau pelarangan memang bertentangan dengan demokrasi, dan kita sungguh-sungguh mau konsisten berdemokrasi, maka kita perbolehkan saja berbagai pandangan, aliran, ideologi, dan kepercayaan." Termasuk fasisme, nazisme, lesbianisme, atheisme, homoseksualitas, Children of God, dan sebagainya. "Kalau begitu, Anda tak usah risih dengan fasisme, nazisme, lesbianisme dan homoseksualitas; tak usah menolak atheisme dan Children of God," tambah dosen sosiologi UI itu.

Namun, kata Imam lagi, demokrasi tanpa pelarangan bukan tanpa soal. Dia menunjukkan, bahwa pelarangan secara formal justru dijamin oleh Deklarasi HAM PBB. Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis."

"Nah, kalau bertentangan dengan demokrasi, kenapa pembatasan-pembatasan justru dijamin oleh Deklarasi HAM PBB?" tanya Imam dengan nada retoris. Akhirnya, dia mengajak semua hadirin untuk mengakhiri konflik masa lalu, menatap masa kini dan masa depan bersama. "Yaitu masa kini dan masa depan yang dibangun dengan rekonsiliasi nasional." Martin Aleida menyambut baik ajakan tersebut. Juga Taufiq Ismail. "Mari kita potong sejarah masa lalu, dan kita mulai sejarah baru," kata Taufiq dengan semangat. Sementara Pramoedya mengingatkan perlunya bersikap jujur dan sungguh-sungguh.