Gerindra Sambut Baik Usul PKS soal Bagi-bagi Jatah Menteri Kabinet 2019


Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, pihaknya belum membicarakan pembagian kekuasaan (power sharing) kepada mitra koalisi.

Hal itu dikatakan Ferry menanggapi tawaran PKS mengenai skema pembagian pos kementerian strategis kepada mitra koalisi untuk menghindari kebuntuan pembahasan posisi cawapres.

“Saya rasa harusnya memang portofolio itu dibicarakan, dan sebisa mungkin harus bisa mengakomodasi selain kebutuhan yang harus dilakukan pemerintahan. Selain nomenklatur atau tupoksinya, sebisa mungkin orang, person ya bisa mengakomodir dengan kepentingan partai,” ujar Ferry saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7/2018).

Ferry mengatakan, nantinya komposisi menteri akan diambil dari orang-orang hebat di dalam partai politik dan orang-orang profesional.

Lebih lanjut, saat ditanya apakah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan tipikal orang yang suka bagi-bagi jabatan, Ferry menampik hal tersebut.
“Prabowo dikhianati aja nggak papa, cuek. Dikhianati Jokowi, dikhianati Ahok, Ridwan Kamil, santai kok. Buktinya pak Prabowo elektabilitasnya baik-baik aja,” kata dia.
"Partai Gerindra insyaallah lebih gede, nggak ada masalah. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri,” sambung Ferry.

Ferry menegaskan, soal pembentukan kabinet 2019 nantinya perlu dibicarakan secara bersama-sama dengan mitra koalisi, dalam hal ini dengan PKS.

“Saya rasa nomenklatur kabinetnya, pemerintahannya, kemudian posturnya, tupoksinya harus dibicarakan sama-sama, karena itu menyangkut ideologi dan idealisme pemimpin,” kata dia.
Sebelumnya usulan tawaran menteri sudah disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Ketua Tim Pemenangan Gerindra Sandiaga Uno.

Mardani mengatakan, skemanya ialah posisi cawapres dikonversikan ke tiga pos kementerian strategis.

Dengan demikian, partai yang tak memperoleh posisi cawapres bisa berlapang dada lantaran ada jaminan mendapat tiga pos kementerian strategis.
"Capres gampangannya sekarang setara 5 menteri, cawapres setara 3 menteri. Jadi kalau PKS sudah mengambil cawapres berarti jatah 3 menteri PAN nambah, dan Sandi setuju untuk hal kaya begini," ujar Mardani. Ia meyakini skema tersebut akan menghindari kebuntuan dalam membahas pembentukan koalisi di Pilpres 2019.